Puan: Saya Juga Punya Darah Bung Karno, Siap Maju pada Capres 2014

Rabu, 02 November 2011 07:37 WIB

Puan Maharani.

LENSAINDONESIA.COM: Lontaran Taufiq Kiemas yang meminta agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Mega) tidak maju lagi menjadi calon presiden (capres) 2009, akhirnya bersambut. Sang anak, Puan Maharani, menyatakan kesediaannya untuk menggantikan Megawati.

Puan Maharani yang kini menjadi Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, secara tersirat siap menggantikan Mega sebagai capres 2014.

“Sebagai kader, saya siap ditempatkan dalam posisi apa pun (capres 2014), apalagi itu kalau amanah partai,” ujar Puan usai membuka rapat koordinasi Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, Senin (24/10).

“Kakek saya (Bung Karno) presiden. Ibu saya juga presiden, dan tahun 2014 Insya Allah kita menang. Soal siapa figur-nya yang pasti dia akan dimunculkan PDIP 2014 merupakan kader terbaik partai sehingga akan di-endorse partai,” seru Puan dalam pidato politik di depan para peserta rapat koordinasi.

“Setelah Bung Karno, Ibu Mega, saya yang masih punya darah Bung Karno,” lanjut Puan saat ditanya wartawan.

Namun, syarat utama pencalonan Puan Maharani adalah jika sang ibunda tidak mencalonkan diri lagi sebagai capres 2014 mendatang.

“Bu Mega belum pernah menyinggung akan mundur dari pencalonan presiden mendatang. Amanat Bu Mega kepada kami semua adalah memenangkan Pemilu 2014,” ujar Ketua Fraksi PDIP di DPR RI ini.

Saat ini pun Mega tetap menjadi kandidat terkuat dan mendapatkan seluruh dukungan dari massa PDIP se- Indonesia. Beberapa survai oleh lembaga independen menegaskan hal itu, di mana Megawati lebih populer dari capres Aburizal Bakrie, Wiranto, Prabowo, JK, Ani Yudhoyono dan lainnya.

Meski tidak secara tegas menyatakan siap menjadi penerus Megawati, namun Puan mengklaim sebagai cucu Proklamator Soekarno dirinya cukup layak. “Saya kan masih punya darah Soekarno, setelah ibu Megawati. Coba belah dada saya pasti ada gambar bantengnya,” beber Puan.

Sebelumnya diberitakan, Taufiq Kiemas berharap Mega tidak maju lagi sebagai capres di pemilu 2014 mendatang. Taufiq Kiemas meminta istrinya dapat memberi kesempatan generasi muda sebagai  pemimpin pemerintahan pada 2014 nanti.

“Sebaiknya Mbak Mega tidak maju lagi sebagai capres pada 2014. Sebaiknya memberi kesempatan yang lebih muda saja,” pinta bapak Puan.LI-07

 

Puan Minta Tokoh Muda Nyapres 2014

Jum’at, 19 Agustus 2011 07:08 WIB |

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Puan Maharani menganggap sudah waktunya tokoh-tokoh muda mendapatkan porsi atau panggung yang lebih besar di pilpres 2014. Menurut dia, kesadaran regenerasi ini penting untuk mencegah terjadinya krisis kepemimpinan di kemudian hari.

“Apapun (pertimbangannya, Red) yang jelas 2014 ini diperlukan generasi muda untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Kalau memang ada kesempatannya kenapa tidak,” kata Puan usai mengikuti upacara bendera peringatan HUT “RI di halaman parkir Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (17/8).

Puan menegaskan bukan berarti para tokoh politik senior yang sudah “berusia senja” langsung dipinggirkan begitu saja. Dia cenderung mendukung adanya keseimbangan atau perpaduan antara tokoh muda dan tokoh tua. “Kita berkolaborasi saja,” ujar putri pasangan Taufik Kiemas dan Megawati Soekarnoputri, itu.

Menurut Puan, tokoh muda mutlak diberi ruang kesempatan. Apapun kesempatan yang diberikan, entah itu posisi capres atau cawapres. “Sekali lagi, apapun itu, tokoh muda harus diberi kesempatan untuk bisa membuktikan diri memimpin bangsa ini,” tegas Puan yang juga duduk di Komisi VI DPR.

Namun, saat ditanya siapa saja tokoh muda yang layak untuk tampil, Puan memilih memberi jawaban diplomatis. “Ya kan banyak di koran-koran itu yang sudah disebut,” ujarnya. Bagaimana kalau Puan yang diminta untuk maju, baik sebagai capres ataupun cawapres? “Amin, amin, terimakasih. Lihat saja nantilah,” ujarnya, lantas tertawa lepas.

Puan menyampaikan DPP PDIP sendiri sampai sekarang masih belum membahas masalah capres dan cawapes. Sesuai hasil Kongres III PDIP di Bali, April tahun lalu, sebut Puan, kewenangan itu ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Jadi, kita lihat sajalah bagaimana pertimbangan ketum untuk memberi kesempatan kepada kader terbaik di partainya, khususnya yang muda “muda,” katanya.

Lebih jauh, Puan berharap kasus M.Nazaruddin tidak menjadi stigma negatif yang mengerdilkan komitment tokoh -tokoh muda. Sebagaimana diketahui, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu memang masih berusia muda, yakni 33 tahun pada 26 Agustus pekan depan.

“Tidak bisa dari satu kasus yang menyangkut satu orang, sepertinya tokoh -tokoh (muda) yang ada di parpol sama semua,” kata Puan. Dia menyampaikan para tokoh muda tidak boleh terpengaruh dan harus tetap percaya diri. “Yang penting kita kerja secara nyata dan jelas. Sehingga rakyat bisa melihat apa saja yang kita lakukan,” tandas Puan.

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai, kemunculan tokoh-tokoh muda masih berat hingga 2014 nanti. “Masih jauh panggang dari api,” ujar Burhanuddin Muhtadi.

Dia menilai, secara kuantitas dan kualitas, keberadaan tokoh muda yang ada sekarang masih belum bisa menjadi opsi kepemimpinan nasional kedepan. “Faktanya sekarang, eranya masih cenderung gerontokrasi, masih dikuasai orang-orang tua,” imbuhnya.

Dua dari sekian tokoh muda yang menonjol, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan putri Megawati Puan Maharani, juga dianggap setali tiga uang dengan fenomena secara umum. “Mereka juga masih jauh,” nilai Burhan, sambil tertawa. Dia memaparkan, meski menjabat sebagai ketua umum, Anas bukan lah sopir utama Demokrat. “Remote-nya tetap di SBY, apalagi ini Anas terkena imbas kasus Nazaruddin, jadi semakin jauh. Sedangkan, Puan masih terlihat nyaman di ketiak ibunya,” tandasnya.

Meski demikian, dia menyatakan, bahwa peluang munculnya tokoh muda 2014 nanti sebenarnya bukanb tertutup sama sekali. Masih ada waktu hingga tiga tahun kedepan. “Selain itu, yang perlu diingat, bahwa kekuasaan itu harus direbut, tidak bisa hanya minta kepada tokoh-tokoh tua itu,” imbuh Burhan. (pri/dyn)

Mengesahkan RUU BPJS sama dengan mengamalkan Pancasila

Rabu, 15 Juni 2011

Jakarta, PelitaOnline — KETUA Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan,saat ini yang diperlukan bangsa Indonesia adalah mengamalkan Pancasila. Salah satuhal pengamalan Pancasila, kata Puan,dapat dilakukan dengan mendorong pengesahan Rancangan Undang Undang Badan Jaminan Sosial Nasional (RUU BPJS) menjadi UU.

Pasalnya, RUU itu merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Karena, jika RUU itu dapat segera disahkan, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat akan tercipta

“Dorong terus pengesahan RUU BPJS. RUU itu perwujudan dari sila kelima Pancasila. Mendorong pengesahan RUU sama dengan pengamalan Pancasila,” ucap Puan saat diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/6).

Diketahui, saat ini, RUU BPJS tengah dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. RUU atas inisiatif DPR itu merupakan amanat dari Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 dan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU SJSN, ditegaskan, setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial (Jamsos). Faktanya, hingga saat ini, yangmendapat perlindungan, dan jamsos hanyalah sebagian rakyat saja. Padahal, adanya Jamsos dapat menciptakan kesejahteraan sosial.

Saat ini negara dituntut menyelenggarakan SJSN secepat mungkin. Problemnya, pelaksanaan SJSN tak bisa dilakukan tanpa ada badan penyelenggaranya, yakni BPJS seperti yang tertuang dalam UU SJSN.

Karena itu, pengesahan RUU BPJS akan memberi harapan bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan kesejahateraan yang pada akhirnya akan menciptakan keadilan sosial.(Dian)

PDIP Minta KPK Lebih Agresif

Jumat, 27 Mei 2011 13:34 WIB

//

WartaNews-Jakarta – KPK diminta bertindak secara tegas dan tidak tebang pilih dalam menyelesaikan sejumlah kasus korupsi yang terjadi selama ini.

Hal tersebut disampaikan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  Puan Maharani di kantor fraksi PDIP DPR RI, Jakarta, Jumat (27/5), saat menanggapi kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia yang dinilai tidak agresif.

“kami fraksi ataupun partai PDIP sudah menyatakan, apapun yang harus diproses hukum sebaiknya jangan ditebang pilih, dan proseslah menurut hukum yang ada dan siapapun yang salah memang harus diproses,” ujar Puan.

Puan juga berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan tidak membeda-bedakan.

“Jadi saya harap agar proses hukum berjalan dengan adil dan siapapun yg terlibat, tidak melihat warnanya apa, “pungkasnya. (*/ipk)

 

Puan Maharani: Intelijen Jangan Semena-mena Menangkap

Selasa, 7 April 2011

Jakarta – detikcom Ketua Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga PDIP Puan Maharani tidak setuju jika intelijen harus melakukan pemeriksaan intensif yang bisa diartikan penangkapan seperti klausul dalam RUU Intelijen. Puan berpesan intelijen jangan semena-mena.

“UU Intelijen bagaimana seharusnya yang diinginkan,” ujar Puan di kantor PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2011).

Menurut Puan, penangkapan yang dilakukan intelijen harus segera ada payung hukumnya. Sebab hal itu bisa melanggar HAM.

“Yang diributkan adalah penangkapan yang bisa dilakukan dengan merta-merta dan semena-mena. Itu yang harus dicari payungnya,” tutur putri Megawati Soekarnoputri ini.

Puan menambahkan, PDIP juga sudah menginstruksikan politisi PDIP di Komisi I yang menggodok RUU Intelijen itu, untuk menghormati HAM dalam menggarap RUU itu. RUU Intelijen jangan sampai merugikan rakyat.

“Kami sudah menginstruksikan kepada Bapak TB Hasanuddin dari komisi I, bahwa HAM itu harus dihormati. Tapi juga harus ada payung hukum jangan sampai merugikan rakyat. Itu yang harus dibahas,” kata cucu mantan Presiden Soekarno ini.

Dalam penggodokan RUU Intelijen, pemerintah mengajukan klausul pemeriksaan intensif oleh intelijen selama 7×24 jam. Hal ini dinilai Kontras sebab pemeriksaan intensif sama saja penangkapan. Penangkapan sama saja melanggar HAM.

 

Puan: PDIP Tak Setuju Capres Independen

Senin, 28 Maret 2011, 16:59 WIB

Puan Maharani (Puan-Maharani.com)

// VIVAnews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak mendukung usul untuk mengakomodasi calon presiden independen. Ketua Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, menyatakan belum saatnya Indonesia membuka jalur pencalonan itu.

“Kami merasa belum diperlukan hal itu untuk bisa dilakukan,” kata Puan dalam jumpa pers di DPP PDIP, Jakarta, Senin, 28 Maret 2011.

Puan malah mempertanyakan dasar gagasan tersebut. “Kalau hal itu terjadi kemudian apa fungsi dari parpol yang sesungguhnya? Apakah parpol hanya dijadikan batu loncatan saja untuk orang-orang yang kemudian maju? Dan bagaimana kami mengikat mereka, jika mereka kemudian bisa menjadi salah satu pimpinan nasional?” Puan mempertanyakan.

Puan melihat calon presiden dari jalur perseorangan apabila menang pemilu tetap tidak akan dapat bisa bekerja maksimal, karena akan kesulitan mencari dukungan yang solid di parlemen atas kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Menurut Puan, lebih baik jika fungsi dan peran parpol diperkuat untuk dapat memajukan perpolitikan di Indonesia.

“Lebih baik kita memaksimalkan fungsi partai politik yang ada daripada kita membuat suatu undang-undang yang belum jelas bagaimana masa depannya,” kata Puan. “Fungsi partai politik itu yang harus dimaksimalkan untuk berjalannya demokrasi ke depan.” (kd)

 

Pemerintah Lebih Banyak Berpikir Daripada Bertindak

Rabu, 16 Februari 2011 at 01:25 |

 Jakarta, matanews.com Pemerintah dinilai lebih banyak berpikir daripada bertindak, sehingga terkesan lamban dalam menangani berbagai kerusuhan massa yang melibatkan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.

“Pemerintah sepertinya tidak bisa mengantisipasi, lebih banyak berpikir daripada bertindak,” kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Blitar, Jawa Timur, Selasa 15 Februari 2011.

Ia menilai, pemerintah tidak segera tanggap menyelesaikan masalah tersebut, sehingga hal itu berdampak buruk dengan berlarut-larutnya dan tidak segera ada penyelesaian.

Seharusnya, kata dia, pemerintah lebih proaktif menangani masalah ini, karena menjadikan agama baru bagi Jamaah Ahmadiyah ataupun membubarkan FPI itu bukan jalan terbaik.

“Pemerintah harus lebih proaktif mengatasi masalah ini. Undang – Undang juga menjamin dan melindungi warganya untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing – masing,” katanya.

Puan yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Komisi VI ini meminta, pemerintah untuk bertindak tegas untuk membubarkan aksi – aksi anarkis orang – orang yang tidak bertanggungjawab, tidak hanya sibuk berbicara di media massa, tetapi juga melakukan langkah nyata.

Menyinggung dengan adanya tudingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menyatakan ada indikasi polisi terlibat dalam aksi penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk yang di Pendeglang, Banten, Puan tidak ingin menuduh.

Ia hanya mengatakan, asas praduga tak bersalah harus dipegang agar masalah ini tidak berlarut – larut, karena itu pihaknya meminta pemerintah bertindak dengan nyata.(ant/hms)

Puan Maharani: Cabut SKB 3 Menteri

Rabu, 9 Februari 2011, 13:41 WIB

// VIVAnews – Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, meminta Surat Keputusan Bersama tiga menteri yang mengatur soal Ahmadiyah dicabut.

“PDI Perjuangan minta dicabut SKB 3 menteri, jangan jadi abu-abu,” kata putri Megawati Soekarnoputri itu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 9 Februari 2011. “Bukan sekadar direvisi, tapi dicabut. Harus diganti aturan yang lebih jelas,” ujarnya.

PDIP Perjuangan, kata Puan, mengutuk hal-hal yang berkaitan dengan intoleransi beragama. “Kami minta aparat tidak memihak. Mengapa hal ini terus berlanjut tanpa kepastian hukum,” ujarnya.

Surat Keputusan Bersama mengenai Jemaah Ahmadiyah yang diterbitkan pada 9 Juni 2008 lalu, ini mulai dibahas serius oleh Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Hari ini, mereka membahasnya dalam rapat yang digelar di Kantor Kementerian Agama.

Pembahasan SKB ini dilakukan menyusul kekerasan yang kembali menimpa Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu 6 Februari lalu. Dalam insiden ini, empat jamaah tewas mengenaskan dan lima lainnya luka berat.

Inilah isi SKB tersebut:

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenani saksi sesuai peraturan perundangan.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.
5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dnan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
6. Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 09 Juni 2008.

(umi)

Puan: Pembubaran Ormas Jangan Hanya Retorika

Rabu, 9 Februari 2011, 14:06 WIB

Puan Maharani (Antara/ Nyoman Budhiana)

// VIVAnews – Puan Maharani, salah satu Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berharap pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pembubaran organisasi massa bukan sekadar retorika. Puan menunggu pelaksanaannya.

“Semoga itu ditanggapi jajarannya, dilaksanakan,” kata Puan Maharani di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 9 Februari 2011.

Puan mengatakan, dulu Presiden pernah menyatakan seperti itu, bahwa akan membekukan ormas yang melanggar hukum. “Saya harap Presiden hari ini tidak hanya beretorika,” katanya.

Hari ini di Kupang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan aparat penegak hukum tidak segan-segan membubarkan organisasi masyarakat yang melanggar hukum. Penegak hukum juga diperintahkan menindak seruan di muka umum untuk melakukan penyerangan massal.

Pada 30 Agustus 2010 lalu, Kapolri saat itu, Bambang Hendarso Danuri, menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah berulang kali melakukan tindakan anarki, sudah selayaknya dibekukan. “Sayangnya hal itu belum diatur dalam UU Ormas,” kata Kapolri.

Menkopolhukam Djoko Suyanto mengatakan bahwa UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas memang sudah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan perkembangan dinamika dalam masyarakat, sehingga perlu direvisi. Ia bahkan menekankan agar revisi UU Ormas menjadi prioritas bersama DPR dan pemerintah.

Benarkah kadaluarsa? Anggota Komisi II DPR Nurul Arifin berpendapat lain. “Undang-undang itu masih sangat relevan dan komprehensif,” ujar politikus Golkar itu. Pasalnya, kata Nurul, UU tersebut ternyata telah mencantumkan pasal tentang sanksi terhadap ormas anarki, termasuk sanksi berupa pembekuan apabila ormas terkait mengabaikan teguran pemerintah. (umi)

PDIP Tolak Impor Beras

Rabu, 9 Februari 2011 15:31 WIB | 1494 Views

Ketua I FPDIP, Puan Maharani. (ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) – Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah mencabut Permenkeu No.241/2010 mengenai pembebasan bea masuk khususnya beras dan Permendag No.39/2010 mengenai impor barang jadi karena kedua peraturan itu dinilai melukai hati rakyat.

“Fraksi PDIP menyatakan menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Aneh saja, hari ini alam sudah membingungkan antara musim dingin dan musim panas, tapi pemerintah juga ternyata punya alur pikir yang aneh,” kata Ketua I Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, berdasarkan data yang ada, produksi beras sebenarnya surplus tapi tetap mengimpor beras dan malah tanpa bea masuk.

Menurut Puan, antara perencanaan pemerintah dan realisasinya tidak sinkron. Pemerintah berencana ekspor, tapi realitanya justru impor.

Puan meminta pemerintah tidak melukai hati petani dan panen raya petani dalam waktu dekat ini harus diselamatkan.

“Kami bertanya kebijakan ini merugikan petani tapi kok masih mau impor?” katanya.
Namun, jika pemerintah berkeras mengimpor beras dengan bebas bea masuk beras, FPDIP mendesak pemerintah membuat kebijakan khusus yang menjamin semua hasil panen raya petani periode Januari hingga April 2011dibeli pemerintah.
Puan Maharani menengarai pemerintah akan impor beras hingga 2,5 juta ton dan berdasarkan PMK No.241/2010 impor beras itu tanpa bea masuk.(*)
D011/S019

Editor: Jafar M Sidik